Keterbukaan Informasi, Desa Rensing Bat canangkan Desa Benderang informasi Publik (DBiP)

RENSING BAT_ Desa Rensing Bat sebagai desa baru tentu banyak sekali kekurangan dan masih banyak  yang perlu di pelajari dan benahi,namun dalam hal keterbukaan informasi kepada masyarakat, Desa Rensing Bat selalu di utamakan.semenjak berdirinya pada Tahun 2011 lalu, Desa Rensing Bat sudah mulai menerapkan keterbukaan Informasi kepada masyarakatnya seperti yang selalu di canangkan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang DR.TGKH.Zainul Majdi.MA, ini terbukti dengan adanya papan Informasi yang di letakkan di depan kantor Desa dan Rumah Kepala Dusun dan aktifnya di media sosial seperti Facebook,Twitter,Instagram,Kampung_Media.com / Portal Jurnalisme Warga NTB dan Website resminya www.rensingbatdesa.blogspot.co.id dan www.desarensingbat.blogspot.co.id, di media sosial inilah Pemerintah desa Rensing Bat membeberkan segala kegiatan dan program yang akan di laksanakan dan yang sudah dilaksanakan seperti penggunaan Dana Desa yang di gelontorkan pemerintah pusat dan Daerah.
Kepala Desa Rensing Bat Muhammad Hilmi,SE menyambut baik terhadap apa yang di canangkan Gubernur, ini terbukti dengan ikut sertanya pemerintah Desa Rensing Bat Pada acara Sosialisasi pencanangan DBIP pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2016 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di hadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat DR.TGKH. Zainul Majdi MA, beserta jajarannya, Para Bupati/Wakil Bupati lingkup Provinsi NTB, Kementerian PDTT diwakili oleh Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu, Dr. Ir. Suprayoga Hadi MSP, Ketua Komisi Informasi Pusat, John Fresly serta 995 kepala desa se-Provinsi NTB.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGKH. M. Zainul Majdi, MA dalam kesempatan tersebut menyampaikan jika pemimpin tidak berniat terbuka, maka keterbukaan tak akan terwujud. “Kalau gubernur tidak mau terbuka, bupati juga tidak terbuka, kades ikut menutup-nutupi. Maka dengan teori apapun, dialog atau seminar apapun keterbukaan tidak akan terwujud,” jelasnya. 

Kehadiran para kades dari seluruh NTB dalam acara tersebut, diakui TGB merupakan salah satu bentuk komitmen. Sehingga ia optimis DBIP akan sukses. “Saya optimis DBIP akan sukses di NTB, karena komitmen dari para kades sudah diwujudkan paling tidak dengan hadir pada acara ini,” jelasnya.

Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksikan desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Desa. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Keterbukaan informasi tersebar dalam beberapa pasal dalam UU Desa yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa  salah satunya adalah keterbukaan. Selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pereturan desa yang lain diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desanya. a_hm