Transparansi Anggaran, Pemerintah Desa Rensing Bat Pasang Baliho APBDes Tahun 2017 di Depan Kantor Desa

RENSING BAT - Dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat maupun Daerah harus diumumkan secara transparan pada publik. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kacurigaan publik dan agar pembangunan di desa berjalan dengan kondusif. Dari itulah Desa Rensing Bat Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur untuk transparan anggaran dengan memasang baliho berukuran besar di depan kantor Desa yang isinya penggunaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertuang dalam pagu anggaran 2017 di dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017. Pemerintah Desa Rensing Bat juga mempublikasikannya melalui Media Sosial seperti Blog, Facebook,Twiteer,Isntagram dan Kampung_Media.com Portal Jurnalisme warga NTB.

Baca Juga : APBDes 2017 DOWNLOAD DISINI

Menteri Desa PDTT menghimbau kepada Pemerintah Desa agar APBDes di publikasikan kepada masyarakat desa. Hal ini bisa dilakukan dengan mengiformasikan draf APBDes di papan pengumuman atau di tempat yang mudah di akses Masyarakat.
Selain itu, transparansi dana desa juga sangat di harapkan oleh masyarakat. Mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan, pengesahan sampai kepada pelaksanaan penggunaan dana desa. Untuk itulah menteri menegaskan alokasi dana desa harus dipampang kepada masyarakat.
sebagaimana di lansir antaranews.com (18/2/2017/). Dialog kunjungan menteri desa PDTT ke Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.

Untuk menyambut himbauan menteri PDTT tersebut Kepala Desa Rensing Bat Muhammad Hilmi,SE mengatakan sangat mendukung hal transparansi tersebut dimana transparansi atau keterbukaan itu adalah hal wajib dimana dapat memicu menumbuhkan partipasi masyatakat tentang penggunaan anggaran maupun pembangunan di desa.

"Transparan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD)  merupakan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang desa. Selain pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat desa, warga desapun berhak untuk mengetahui pengelolaan dana desa dan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam intervensi pembangunan di desa," tuturnya.
Kepala Desa  melanjutkan transparansi dana desa itu untuk menjaga agar tidak terjadi fitnah kepada pemerintahan desa dan menimbulkan permasalahan. (a_hm)